Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Lebih Bermartabat Gadai SK Anggota Dewan daripada Korupsi

Kompas.com - 23/09/2014, 09:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar menilai, fenomena maraknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggadaikan surat keputusan pengangkatan anggota Dewan ke bank adalah fenomena yang lumrah. Menurut dia, hal itu pun terjadi di DPR.

"Soal jual SK ini sebetulnya terjadi di mana saja, termasuk sampai ke daerah. Ini fenomena sosial di negara yang sedang berkembang begini. Di DPR pun nanti lihat saja, juga akan kejadian lagi seperti ini," kata Agun di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Agun mengatakan, pada saat anggota baru DPR dilantik pada 1 Oktober mendatang, biasanya bank-bank langsung gencar mendekati anggota Dewan. Mereka menawarkan pinjaman dengan bunga yang lunak.

"Dia (bank) kan cari orang yang punya kapasitas untuk mengembalikan. (Orang-orang ini) kebetulan sudah anggota DPR, lalu ditawarkan; apalagi bunga rendah. Siapa tahu dia mau beli mobil, kan bisa," ucap Agun.

Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan, anggota DPR RI tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas. Setiap anggota hanya diberikan bantuan dana transportasi sebesar Rp 150 juta. Oleh karena itu, dia menilai wajar apabila ada anggota yang ingin kredit kendaraan saat dilantik sebagai anggota Dewan dengan menggadaikan SK pengangkatannya.

Selain itu, Agun juga menilai, tidak semua orang yang menjadi anggota Dewan sebelumnya memiliki penghasilan besar. Oleh karena itu, dia pun berpendapat bahwa fenomena penggadaian SK pengangkatan anggota Dewan ini sebagai bagian dari belum tingginya pendapatan per kapita di Indonesia.

"Menurut saya, ini cara yang lebih bermartabat daripada harus korupsi, memeras orang. Daripada sok kaya, tetapi merasin orang. Untuk kasus ini, tidak ada etika pejabat publik yang dilanggar," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com