Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dulu, Pilkada Diubah dari Pemilihan di DPRD karena Ada Kongkalikong tapi..."

Kompas.com - 22/09/2014, 23:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah AM Fatwa menuturkan ulang soal latar belakang berubahnya mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi pemilihan langsung. Menurut dia, kedua cara pemilihan tersebut sama-sama punya rasionalisasi yang sah.

"Sebenarnya, dulu (pemilihan lewat) DPRD (diubah) ke (pemilu) langsung itu juga karena banyak faktor negatif, ekses yang terjadi pada masa itu ya itu dianggap juga kongkalikong. Nah sekarang, lalu dicoba demokrasi langsung dan ternyata lebih-lebih lagi malah mau membuat orang kembali ke DPRD," ujar Fatwa di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2014).

Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) itu memilih tidak bersikap terkait polemik mekanisme pemilihan kepala daerah yang sekarang berkembang. Menurut dia, semua cara pemilihan itu akan sangat terpulang pada dinamika pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Fatwa menilai dua kubu yang berseberangan sebenarnya memiliki alasan yang cukup rasional. "Dua-duanya sah saja, dinamika itu ya dinamika parlemen. Masalahnya di situ ada masalah demokrasi rakyat, tapi di sisi lain pembukaan UUD 1945 ada kata-kata permusyawaratan dan perwakilan. Dua-duanya punya titik tolak sah, sehingga tinggal pilihan politik saja," ucap dia.

Pemerintah menyiapkan dua draf RUU Pilkada, yakni draf pemilihan lewat DPRD dan draf tetap pemilihan langsung. RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan.

Sebelum Pemilu Presiden 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. Namun, kini seluruh parpol koalisi Merah Putih kecuali Partai Demokrat berubah sikap dan menginginkan agar kepala dipilih oleh DPRD lagi.

Partai Demokrat belakangan mengubah sikap dan memilih mendukung pilkada langsung dengan mengajukan 10 syarat untuk menutupi kelemahan dari mekansime pilkada itu. Perubahan sikap Partai Demokrat ini menyusul pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui Youtube yang mengisyaratkan dukungan terhadap pilkada langsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com