Pimpinan DPR Berharap RUU Pilkada Tak Perlu Ada "Voting"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, berharap sidang paripurna yang akan membahas RUU Pilkada pada 25 September 2014 mendatang tak berujung voting. Ia berharap ada solusi terbaik yang dapat dihasilkan parlemen untuk mengatasi persoalan ini.

"Saya usahakan paripurna saya pimpin. Usahakan jangan voting, tapi cari solusi agar bisa ketemu jalan keluar," kata Priyo di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2014).

Priyo menuturkan, baik kubu pendukung pilkada langsung maupun pendukung pilkada tak langsung memiliki argumentasi masing-masing mengapa hal itu harus dilakukan. Priyo mengatakan, pilkada langsung memiliki banyak ekses negatif, seperti banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi maupun konflik pasca-pilkada. Namun, ia tak menampik pilkada langsung juga banyak menghasilkan kepala daerah yang berkompeten.

"Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang memilih langsung atau tidak langsung pun argumentasinya kuat," katanya.

Sementara itu, Priyo menghargai sikap Partai Demokrat yang mendukung pelaksanaan pilkada langsung. Hanya, kata dia, Golkar hingga kini masih mendukung agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, sikap Golkar yang mendukung pelaksanaan pilkada tak langsung merupakan aspirasi dari bawah.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa ada peran akademisi di universitas dalam usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Bahkan, di dalam disertasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun menyebutkan banyak hal negatif dalam pelaksanaan pilkada langsung yang telah berjalan selama sepuluh tahun terakhir ini.

"Orang-orang kampus pun terbelah. Kalau mau fair kajian awal pemilihan tidak langsung itu juga dari kalangan akademisi. Kalau sekarang Mendagri berbalik, ya saya tidak mau bertanya," katanya.