Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Aburizal Melahirkan Pemberontak di Daerah yang Siap Menggulingkannya"

Kompas.com - 22/09/2014, 15:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dituding menciptakan konflik di internal Partai Golkar. Aburizal dianggap arogan setelah memecat banyak kader Golkar yang mendesak Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar digelar tahun ini.

Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang menjelaskan, dirinya telah bertemu dengan kader-kader Golkar di beberapa provinsi. Hasilnya, banyak kader Golkar di daerah yang dipecat atau dihalangi menjadi anggota DPRD karena mendesak Aburizal menggelar Munas IX pada 2014.

"Aburizal melahirkan pemberontak di daerah yang siap menggulingkannya dan kaki tangannya pada 8 Oktober 2014 nanti," kata Zainal saat dihubungi, Senin (22/9/2014).

Zainal menjelaskan, Tri Karya Golkar terus menggalang kekuatan di daerah untuk mendesak Aburizal menggelar Munas IX paling lambat 4 Oktober 2014. Pasalnya, masa jabatan Aburizal sebagai Ketua Umum Golkar dianggap berakhir pada 8 Oktober 2014.

Menurut Zainal, kader Golkar di daerah akan melakukan perlawanan jika sampai batas waktu tersebut Munas IX Golkar tak digelar. Pasalnya, Aburizal dan seluruh pengurus DPP Partai Golkar dianggap tak memiliki legitimasi menjadi pengurus setelah tanggal 8 Oktober.

"Kita galang terus kekuatan di daerah. Setelah Sumatera, kita konsolidasi Indonesia timur, Kalimantan, dan kader-kader Golkar di Jawa pada akhir September (2014) ini," ujarnya.

Internal Golkar terbelah terkait agenda penyelenggaraan Munas IX. Kubu Aburizal berpendapat, Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII tahun 2009. Sedangkan kubu lain mendesak Munas IX Golkar digelar paling lambat 4 Oktober 2014.

Rekomendasi Munas VIII Partai Golkar itu adalah agar munas Partai Golkar tidak berbenturan dengan jadwal Pilpres 2014, yang berpotensi memecah belah perhatian dan mengganggu soliditas partai. Akhirnya, masa jabatan pengurus diperpanjang hingga enam tahun atau sampai 2015.

Namun, rekomendasi itu dianggap gugur dengan sendirinya karena Golkar tak mengusung calon pada Pilpres 2014. Selain itu, rekomendasi Munas VIII dianggap berada di bawah Anggaran Dasar Partai Golkar yang mengatur bahwa munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam lima tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com