Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Nilai Demokrat Belum Final Dukung Pilkada Langsung

Kompas.com - 21/09/2014, 17:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta meyakini, sikap Partai Demokrat yang mendukung pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat belum final. Hingga rapat paripurna tanggal 25 September mendatang, diprediksi masih akan terjadi dinamika politik yang bisa mengubah keputusan itu.

"Saya kira situasinya belum final di mereka. Jadi, hari Kamis (25 September) mendatang baru kita pastikan benar," kata Anis Matta di Jakarta, Minggu (21/9/2014) siang.

Anis menjelaskan, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sejak awal sudah sepakat untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Dia memastikan, tidak akan ada partai politik yang akan berubah sikap, termasuk PKS.

"Kami akan solid dengan hal itu karena kita ikut ambil bagian dalam merencanakannya," ujar dia.

Bahkan, Anis juga percaya, sejauh ini, Demokrat belum benar-benar bulat mendukung pilkada langsung seperti apa yang diutarakan ke media. Sebagian kader, menurut dia, masih bersama Koalisi Merah Putih untuk mendukung pilkada melalui DPRD.

"Sejauh ini saya kira teman-teman di Demokrat juga tidak akan keluar dari kesepakatan," ucap mantan Wakil Ketua DPR itu.

Sikap Demokrat yang berubah haluan terkait pilkada langsung ini diawali dengan sikap Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara pribadi. Kemudian, Ketua Harian Partai Demokrat menyatakan sikap bahwa partainya mendukung pilkada langsung.

Perubahan sikap ini mengubah konstelasi politik di DPR. Kini, Demokrat bersama koalisi pendukung Jokowi-JK yang mendukung pilkada langsung berjumlah lebih banyak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com