Ketua DPP Golkar Anggap Pilkada Langsung Cita-cita Reformasi

BATAM, KOMPAS.com – Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari memiliki pandangan berbeda dengan partainya mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia melihat Pilkada langsung lebih demokratis.

"Lebih sesuai tuntutan penegakan rakyat, lebih reformis," kata Hajriyanto disela-sela 'Press Gathering MPR' di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Namun, Hajriyanto mengakui banyaknya ekses negatif terkait dengan Pilkada langsung. Contohnya, lahirnya politik uang serta raja-raja kecil di daerah. Hal itu menyebabkan situasi hirarki yang tidak begitu jelas. Pasalnya, kepala daerah mendapatkan legitimasi politik yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

"Ada kecenderungan bupati tidak merasa bawahan gubernur dan gubernur tidak merasa bawahan presiden," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Meski demikian, Hajriyanto melihat ekses negatif tersebut masih dapat diminimalkan dengan penyempurnaan pasal-pasal dalam UU.

"Tuntutannya lebih tinggi pilkada langsung, lebih demokratis menegakkan rakyat dan reformis. Jadi pilkada langsung itu cita-cita reformasi, tetapi harus dibarengi menimilisasi ekses negatif," katanya.

Hingga saat ini, koalisi Merah Putih, termasuk Golkar, masih solid menolak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Namun, berubahnya sikap Demokrat telah mengubah peta politik. Kini, dukungan Pilkada langsung mendominasi suara di DPR. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)