Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaget Dengar Permintaan Jokowi, Megawati Nyaris Menelan Biji Salak

Kompas.com - 20/09/2014, 13:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat terkejut mendengar presiden terpilih Joko Widodo memintanya kembali menjadi ketua umum PDI-P untuk periode 2015-2020.

Permintaan Jokowi itu juga direspons oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I PDI-P seluruh Indonesia yang juga mendukung Megawati melanjutkan kepemimpinan di PDI-P. "Enggak tahu ya ini (Jokowi) tiba-tiba inspirasinya apa sehingga memang saya kaget juga. Kebetulan saya lagi makan salak, hampir saja ketelan bijinya," seloroh Megawati, seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9/2014).

Ketua Steering Committee Rakernas IV PDI-P, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan, Jokowi meminta Megawati kembali memimpin PDI-P seusai menjabarkan visi dan misi di dalam rapat tertutup pada Rakernas IV PDI-P, Jumat (19/9/2014) malam.

Argumentasi Jokowi saat itu, kehadiran Megawati dianggap mampu menjaga soliditas partai. Semua ketua DPD PDI-P yang hadir dalam rapat itu langsung merespons dengan menggelar rapat tertutup di kediaman Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

Rapat itu melahirkan kesepakatan untuk mengusulkan Megawati menjadi ketua umum PDI-P periode 2015-2020, dan menetapkan Heru sebagai delegasi DPD PDI-P untuk menyampaikan usulan tersebut dalam Rakernas IV PDI-P.

"Hasilnya disampaikan secara resmi dan aklamasi (Megawati kembali diusulkan menjadi ketua umum PDI-P)," ujar dia.

Sekretaris Steering Committee Rakernas IV PDI-P, Ahmad Basarah, melanjutkan, setelah Heru menyampaikan aspirasi dari semua ketua DPD PDI-P, Megawati diberi waktu untuk merespons.

Saat berpidato, kata Basarah, Megawati menerima usulan itu dengan positif. "Ibu Megawati merasa surprise karena usulan ini muncul tiba-tiba. Beliau sangat memahami bahwa usulan itu telah dipertimbangkan dengan matang," ujar Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com