Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siang Ini Megawati Tegaskan Perubahan Sikap Politik PDI-P

Kompas.com - 19/09/2014, 05:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SEMARANG, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hari ini akan menegaskan perubahan sikap politik PDI-P dari partai oposisi menjadi partai pemerintah, Jumat (19/9/2014). Perubahan itu akan disampaikan Megawati saat berpidato di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, pukul 14.00, di Semarang, Jawa Tengah.

"Nanti Ibu Megawati akan menyampaikan bahwa PDI-P kini menjadi menjadi partai pemerintah," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, Kamis (18/9/2014).

Tjahjo menjelaskan, perubahan itu diambil PDI-P setelah berhasil memenangi Pemilihan Umum 2014. Sebab, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDI-P selalu berada di luar pemerintahan.

Rakernas PDI-P merupakan rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang diperluas. Sesuai dengan AD/ART PDI-P, rakernas diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun. Tema rakernas tahun ini adalah “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” dengan subtema “Mengisi Tahun Kemenangan dengan Jalan Trisakti."

Rakernas digelar untuk mengevaluasi program kerja, merancang program kerja partai, dan menyikapi berbagai persoalan di internal, persoalan nasional, maupun internasional. Rakernas IV PDI-P digelar di Semarang, Jawa Tengah, 19-21 September 2014.

Rencananya, akan hadir sekitar 1.500 kader PDI-P dari tingkat pusat sampai daerah tingkat I dan II, semua kepala daerah dari PDI-P di seluruh Indonesia, anggota Fraksi PDI-P, dan perwakilan organisasi sayap PDI-P.

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla juga akan hadir bersama semua pimpinan partai pendukung. Beberapa pimpinan partai di luar partai pendukung Jokowi-JK juga direncanakan hadir memenuhi undangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com