Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Sejak Awal SBY Sudah Bilang "Ojo Kesusu"

Kompas.com - 18/09/2014, 22:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA KOMPAS.com – Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, sejak awal Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono telah mengingatkan kepada kader untuk tidak terburu-buru dalam memberikan pernyataan terkait kebijakan parpol. Menurut dia, SBY merupakan sosok pemimpin yang sangat menghormati demokrasi.

“SBY sangat menghormati demokrasi. Beliau ingatkan kader ojo kesusu, jangan mendahului. Matahari hanya satu yaitu Pak SBY,” kata Ruhut, di Kompleks Parlemen, Kamis (18/9/2014).

Hal itu diungkapkan Ruhut menanggapi sikap Partai Demokrat yang akhirnya menyatakan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung.

Sebelumnya, Kamis siang, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengumumkan sikap resmi Demokrat terkait mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Ruhut menambahkan, dukungan Demokrat terhadap pelaksanaan pilkada langsung sudah diungkapkan SBY pekan lalu melalui video yang diunggah di Youtube. Sikap itu, kata dia, dipertegas dengan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Ruhut juga mempertanyakan sikap sejumlah anggota Fraksi Demokrat di DPR. Ia mengatakan, ada sejumlah anggota Fraksi Demokrat yang tetap mendukung pelaksanaan pilkada langsung.

“Siapa fraksi itu kalau tidak ada di DPP? Anda di DPR mewakili partai. Kawan jangan menari di genderang orang lain,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com