Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Pilkada Langsung, SBY dan Demokrat Dinilai Ingin Bangun Citra Positif

Kompas.com - 18/09/2014, 20:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa, menilai, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat yang akhirnya mendukung pemilihan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat punya motif dan tujuan tertentu. Berubahnya sikap Demokrat terkait mekanisme pemilihan kepala daerah ini mendapat respons positif. (Baca: Demokrat: Dukung Pilkada Langsung bukan karena Jokowi-JK, melainkan agar Rakyat Senang)

"SBY dan Demokat ingin membangun citra yang positif dari dukungan ini. Mereka melihat bahwa dukungan publik terhadap pilkada ini begitu tinggi," kata Ardian, di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Apalagi, kata dia, SBY kini berada pada masa akhir pemerintahannya. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat)

"Karena ketika keinginan partai tidak sesuai dengan konstituen, dia akan ditinggal pendukungnya," tambah Ardian.

Ardian mengatakan, seharusnya hal ini tidak hanya disadari oleh Partai Demokrat. Dia berharap,  partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bisa mempertimbangkan aspirasi rakyat. (Baca: Priyo Terkejut Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

"Ini bukan hanya berlaku bagi Demokrat saja, tapi citra Koalisi Merah Putih akan buruk jika terus menentang keinginan rakyat," ujarnya.

Selain ingin membentuk citra positif, menurut Ardian, perubahan haluan SBY dan Demokrat ini ada hubungannya dengan dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Demokrat Bantah Ada "Deal" dengan Jokowi)

Sebelumnya, secara pribadi, SBY menyatakan mendukung pilkada langsung. Belakangan, sikap SBY itu diikuti Demokrat dan akan diteruskan Fraksi Demokrat di DPR. Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com