Adhyaksa Dault Heran Kemenpora Akan Dihapus di Pemerintahan Jokowi

Saran itu disampaikan Adhyaksa menyusul informasi yang ia terima bahwa akan ada penghapusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kementerian ini, kata Adhyaksa, nantinya akan kembali di bawah naungan Dirjen Kementerian Pendidikan.

"Saya dengar dari Menpora Roy Suryo bahwa Kemenpora akan dihilangkan di pemerintahan Jokowi. Saya bingung, jangan bongkar pasang seperti inilah," kata Adhyaksa seusai mengisi seminar nasional di Gedung AH Nasution, Kompleks Akademi Militer, Kota Magelang, Kamis (18/9/2014).

Adhyaksa melanjutkan, tidak mudah membongkar kementerian. Perubahan struktur kementerian yang tidak sesuai bisa berdampak panjang dan lama, mulai dari penyesuaian birokrasi hingga persoalan mutasi pejabat dan karyawan di bawahnya.

"Dulu, ketika saya masih menjadi Menpora saja baru dapat aset-aset satu tahun setelah dilantik. Bahkan, dua bulan pertama, saya dan para karyawan bekerja di rumah karena belum ada nomenklatur. Kalau benar akan dihapus, bisa-bisa waktunya habis hanya untuk mengurusi birokrasi dan sebagainya," ujkar Adhyaksa.

Belum lagi menyangkut persoalan dunia olahraga saat ini. Jika benar-benar akan ditangani dirjen, bukan tidak mungkin pengajuan anggaran untuk kegiatan olahraga akan semakin sulit karena harus melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, bukan lagi dibahas di rapat kerja kementerian.

"Kalau begitu, atlet-atlet kita bisa teriak karena makin enggak ada lagi bonus prestasi," ungkapnya.

Selain Kemenpora, katanya, ada wacana pembentukan Kementerian Maritim yang mengatur masalah kelautan dan perikanan di Indonesia. Menurut Adhyaksa, ide tersebut kurang sesuai karena kelautan dan perikanan adalah dua bidang yang berbeda dan perlu pemisahan kementerian.

Dia mengatakan, persoalan kelautan berarti menyangkut masalah pertahanan (defense), sedangkan perikanan lebih kepada mengatur segala potensi dan sumber daya alam tidak hanya di laut, tetapi juga di darat.

"Saya sih ber-positive thinking saja. Tidak 'meng-aku-engkau-kan' pemerintah, tetapi 'meng-kita-kan' pemerintah. Saya sudah memberi masukan ke Pak JK (Jusuf Kalla) terkait hal ini," tandasnya.