Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 74 Persen Publik Ingin Presiden SBY Tarik RUU Pilkada

Kompas.com - 18/09/2014, 15:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Publik menaruh harapan yang tinggi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengambil sikap dan tindakan terkait kontroversi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini dibahas DPR bersama pemerintah.

Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas publik berharap SBY menggunakan kewenangannya sebagai Presiden untuk menarik diri dari proses pembahasan RUU Pilkada yang sedang berlangsung.

"Sebanyak 74,04 persen responden setuju SBY menarik diri dari RUU Pilkada sehingga UU tersebut tidak bisa disahkan. Hanya 16,04 persen yang tidak setuju. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9,55 persen," kata peneliti LSI Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Ardian menjelaskan, kewenangan DPR tersebut diatur UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Undang-undang. Di sana, kata dia, diatur bahwa pemerintah masih bisa menarik diri apabila pembahasan UU di DPR belum memasuki tahap kedua atau di sidang paripurna.

Terkait sikap Kementerian Dalam Negeri yang merasa tidak bisa menarik diri dari pembahasan, menurut Ardian, pandangan itu tidak tepat. (baca: Pemerintah Tak Akan Meminta DPR Tarik RUU Pilkada)

"Banyak pendapat berkemban,  tapi kita kembalikan lagi pada Undang-undang," ujar dia.

Kalau pun pemerintah enggan menarik diri dari pembahasan ini, menurut dia, masih ada cara kedua. SBY bisa menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mayoritas publik setuju apabila Partai Demokrat berbalik arah mendukung pilkada langsung.

"Sebanyak 76,90 persen responden setuju. Jumlah yang tidak setuju sedikit sekali, hanya 8,74 persen. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,37 persen," jelas dia.

Survei ini dilakukan pada 14-16 September. LSI mengaku melakukan survei terhadap 1200 responden dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah 2,9 persen. Survei dibiayai sendiri oleh LSI.

Sebelumnya, SBY selaku pribadi menyatakan mendukung Pilkada langsung. Belakangan, sikap SBY itu diikuti Demokrat dan akan diteruskan kepada fraksi Demokrat di DPR. (baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com