Jokowi Belum Bicara dengan Ketum Parpol soal Larangan Menteri Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum membicarakan soal larangan rangkap jabatan para menteri di kabinetnya mendatang dengan seluruh parpol pendukung.

"Belum ketemu ketua-ketua parpol," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014) siang.

Jokowi mengaku ingin pertemuan digelar dengan seluruh ketua partai politik pengusungnya. Namun, yang selama ini terjadi, Jokowi hanya berkesempatan bertemu satu per satu ketua parpol.

"Belum semua jadi, ya gimana. Mesti ketemu semua partai dulu," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Jokowi diam saat ditanya soal mengapa pertemuan tersebut belum juga digelar. Padahal, rencana tersebut sudah ada sebelum Pilpres. (baca: Hanura Tak Persoalkan jika Menteri Rangkap Jabatan)

Jokowi juga enggan menanggapi lebih jauh soal pernyataan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahwa menteri Jokowi-JK tidak perlu melepas jabatan di partainya. (baca: Jokowi Tegaskan Menterinya Tak Boleh Rangkap Jabatan)

"Ketemu Mbak Puan sering, tapi ndak bahas itu," ujar Jokowi lalu masuk ke ruangannya.

Sebelumnya, Puan mengatakan, jabatan di partai tak perlu dilepas oleh politisi yang ditunjuk menjadi menteri oleh Jokowi. Dengan catatan, menteri dari partai itu mampu fokus bekerja membantu agenda pemerintahan Jokowi. (baca: Apakah Menteri di Kabinet Jokowi Dapat Melepas Atribut Partai?)

Masalah rangkap jabatan menteri semakin disorot publik setelah Jokowi menyediakan 16 kursi menteri untuk parpol. Menteri yang juga memiliki jabatan di parpol mendapat kritikan tajam oleh publik. Hal itu terlihat dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (baca: Muhaimin Tak Setuju Sikap Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan di Parpol)