Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Jokowi Harus Merakyat

Kompas.com - 17/09/2014, 20:42 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli Sejarah dari Universitas Padjadjaran, Agung Nugroho, mengatakan, menteri yang akan mengisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak hanya harus profesional di bidangnya, tetapi juga harus dekat dengan masyarakat. Menurut Agung, kedekatan itu penting agar masyarakat mudah menerima kebijakan pemerintah.

"Kabinet tidak hanya harus ahli dan profesional, tetapi juga harus merakyat. Kalau menteri sekadar ahli tapi tidak mendapat dukungan masyarakat, bagaimana dia sosialisasikan kebijakannya," kata Agung, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Agung mengapresiasi gerakan relawan Jokowi yang melakukan berbagai polling untuk menjaring nama-nama menteri pilihan rakyat. Ia menilai, dengan cara tersebut dapat dilihat sosok yang dianggap publik pantas menjadi menteri sesuai dengan keahliannya.

"Selain berkompetensi dan ahli, menteri dari polling itu berarti mendapat dukungan dari masyarakat," ujar Agung.

Agung mengharapkan Jokowi-JK menerapkan zaken kabinet seperti yang dilakukan Presiden Soeharto dulu. Pada kabinet di era Orde Baru, kata Agung, posisi menteri diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, bukan didominasi oleh kader partai politik. Namun, kata Agung, kelemahan kabinet di era Soeharto, para menterinya tidak dekat dengan rakyat. Menurut Agung, hal ini membuat beberapa kebijakan di pemerintahan saat itu, terutama di bidang ekonomi, tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

"Dia (menteri ekonomi saat itu) ahli, tapi tidak punya hubungan langsung dengan masyarakat. Akhirnya, kebijakan ekonominya jauh dari keinginan masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Agung, kabinet Jokowi mendatang selain dituntut memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya, juga harus mampu merangkul masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mewakili apa yang diinginkan masyarakat.

"Dengan zaken kabinet, menteri didukung relawan dan masyarakat, maka akan dekat dengan masyarakat," kata Agung.

Jokowi-JK mengumumkan akan ada 34 kementerian di kabinetnya, dengan komposisi 18 orang dari profesional dan 16 orang dari partai politik. Jumlah ini sama dengan pemerintahan yang dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga pada kabinet Jokowi-JK. Di antara 34 kementerian itu, sebanyak tiga menteri koordinator tetap dipertahankan. Jokowi-JK menghapus posisi wakil menteri, kecuali untuk Kementerian Luar Negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com