Muhaimin Tak Setuju Sikap Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan di Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku tidak setuju dengan pandangan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bahwa menteri asal parpol harus melepas jabatan struktural di partainya. Dia meyakini, kader partai, khususnya PKB, bisa tetap berkarier dengan baik di pemerintahan meskipun juga memegang jabatan struktural di parpolnya.

"Soal jabatan formal itu bisa tetap jadi jabatan, tapi tidak perlu aktif," kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (17/8/2014) sore.

Dengan tidak terlalu aktif di parpol, Muhaimin meyakini seorang menteri asal parpol dapat bekerja secara maksimal untuk rakyat.

"Seluruh kader PKB yang diangkat oleh Pak Jokowi jadi menteri harus konsentrasi penuh menjadi menteri," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Muhaimin berharap bisa segera membicarakan masalah rangkap jabatan ini dengan Jokowi. Menurut dia, selama ini Jokowi hanya melontarkan wacana tersebut kepada media massa. (Baca: Jokowi Tegaskan Menterinya Tak Boleh Rangkap Jabatan)

"Setahu saya, sampai hari ini belum pernah disampaikan ke saya tentang hal itu," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku menyiapkan 16 kementerian dalam pemerintahannya untuk diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain akan diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Rangkap jabatan menteri asal parpol terus disorot publik sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagian menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II juga memiliki jabatan di struktural parpol, seperti ketua umum dan ketua DPP.