Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepedihan Hati dan Kalimat Bijak SBY

Kompas.com - 17/09/2014, 13:37 WIB


KOMPAS.com - PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berkisah, dia sangat sedih karena kalah dalam pemilihan tidak langsung wakil presiden pada Juli 2001. Dalam pemilihan di MPR, SBY gagal untuk menjadi wakil Presiden Megawati Soekarnoputri saat itu.

Namun, dari kepedihan hatinya, muncul kalimat-kalimat bijak bagaikan mantra dalam bukunya, SBY-Selalu Ada Pilihan- Untuk Pecinta Demokrasi dan Para Pemimpin Indonesia Mendatang.

”Apabila kita bisa menerimanya, apalagi jika kita dengan legawa mengucapkan selamat dan mendukung mereka yang terpilih, hati kita akan menjadi lega dan bahagia,” kata SBY.

”Tapi, kalau waktunya dihabiskan untuk mengganggu yang sedang menjabat, baik itu presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, bisa-bisa dalam pemilihan berikutnya kalah lagi,” kata SBY di bagian lainnya.

Kemarin, dalam menanggapi pertanyaan, SBY di Jakarta mengatakan, mengkritisi pemimpin yang sedang memerintah itu tidak sama dengan usaha menggagalkan atau menghancurkan. Kalau itu terjadi, yang sengsara adalah rakyat. Itu bisa menimbulkan bharatayudha atau perang saudara.

Dalam catatan sejarah, Indonesia mengalami krisis semacam itu pada tahun 1965 dan 1998. Bisa dicatat pula, perang saudara pernah terjadi tahun menjelang berakhirnya 1950-an sampai awal-awal 1960-an, yakni pemberontakan Piagam Perjuangan Semesta Alam (Permesta), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan lain-lain. Sebaiknya ini jangan terulang dan jangan coba diulang. Jangan jadi hobi atau improvisasi gerakan ideologi.

Maka, hal yang perlu diapresiasi antara lain beberapa hari lalu ketika bertemu presiden terpilih Joko Widodo di Jakarta, calon wakil presiden Hatta Rajasa menyampaikan ucapan selamat. ”Beda pendapat, tidak harus tidak bersilaturahim,” ujar Hatta saat itu.

Menurut SBY, kalau kita bisa menerima kekalahan dengan legawa, para pengikut atau konstituen kita akan tenang dan tidak ngamuk melampiaskan kemarahan.

Di tengah kemajuan yang dicapai selama 10 tahun pemerintahan SBY, masih banyak sisa masalah yang diwariskan dari pemerintahan otoritarian masa lalu, seperti mafia minyak, mafia beras, dan mafia perbankan. Ada pula masalah baru yang tidak kunjung usai, yakni lumpur Lapindo yang digeluti sejumlah orang di Sidoarjo. Ini perlu penyelesaian. Mungkin bukan hanya pemerintah, anggota DPR pun perlu berjuang untuk ini.

Dalam bukunya, SBY berkali-kali mengatakan secara tidak langsung atau langsung, dalam pemerintahan selama 10 tahun ia tidak ingin kembali ke ”demokrasi terpimpin” pemerintahan Bung Karno ataupun otoritarian Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

Kembali dalam bukunya, SBY mengatakan, ”Saya pribadi memilih membangun sebuah paradigma dan tatanan baru yang sesuai dengan sistem demokrasi.”

Kemarin, ketika menjawab pertanyaan, SBY mengatakan akan bekerja keras bersama Partai Demokrat menyumbangkan pemikiran tentang masalah perbedaan pendapat di DPR untuk pemilihan langsung atau tidak langsung di daerah. Masih menjawab pertanyaan, SBY juga mengatakan soal pendapat Jokowi bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Ini menarik. Dengan catatan, Jokowi bukan ketua umum partai. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com