Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sedang Bicara soal Penelitian, Tiba-tiba Jokowi Sindir RUU Pilkada

Kompas.com - 16/09/2014, 19:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo bisa saja menghubung-hubungkan momen politik dalam diskusi tentang penelitian di Indonesia. Jokowi menyindir soal rencana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang tidak didasarkan pada penelitian yang memadai.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam seminar dan kuliah umum yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gedung LIPI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014) sore. Di tengah-tengah penyampaian kuliah umum, Jokowi tiba-tiba menyinggung soal perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah yang saat ini masih dibahas di Panitia Kerja DPR. Ia menyindir rencana perubahan proses pilkada yang tanpa didasari oleh sebuah penelitian ataupun survei yang jelas.

"Jangan tahu-tahu mau di balik RUU Pilkada, tidak disurvei, tidak ada penelitian plus-minus seperti apa, baik-buruk seperti apa, dampak seperti apa, tahu-tahu diputuskan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, segala sesuatu yang akan berdampak besar bagi publik, termasuk perubahan format pilkada, akan lebih baik jika didahului dengan penelitian matang. Dengan begitu, keputusan yang diambil akan terproyeksikan dengan baik. "Kalau tidak pakai penelitian, itu berbahaya," ujar Jokowi.

Sebagian besar partai politik pendukung Jokowi menginginkan agar pemilihan gubernur, bupati, ataupun wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal sebaliknya dilakukan oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Terkait RUU Pilkada ini, Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan hasil penelitian bahwa 81,25 persen respondennya memilih agar pilkada secara langsung yang telah berjalan selama 9 tahun terakhir ini tetap dipertahankan. Hasil survei Litbang Kompas, hampir semua responden (91 persen) menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih demokratis ketimbang pilkada melalui pemilihan di DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com