"Jokowi Tak Seberani Janjinya, 16 Kursi untuk Parpol Jelas Bagi-bagi Kekuasaan!"

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak bagi-bagi kursi dalam kabinet mendatang dipertanyakan setelah memberi jatah 16 kursi menteri untuk kader partai politik. Jokowi dianggap mulai mengikuti arus politik.

"16 kursi untuk parpol jelas bagi-bagi kursi kekuasaan. Bahasa koalisi ramping dan kabinet ramping ternyata tidak bisa dia diterapkan," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Kompas.com, Selasa (16/9/2014) siang.

Hendri menjelaskan, saat ini Jokowi telah masuk ke dalam realitas politik yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Jokowi, kata dia, tidak bisa menghadapi realitas tersebut sehingga terbawa kedalam arus.

"Realita yang memaksa dia untuk meyampingkan komitmen awal demi lancarnya roda kekuasaan. Saat berkuasa Jokowi tidak seberani melakukan perubahan seperti dia janjikan saat kampanye," lanjut Hendri.

Hendri berharap Jokowi tidak terlalu lama terbawa arus dalam pusaran politik ini. Meskipun diusung oleh parpol saat Pilpres, Jokowi harus ingat bahwa dia dipilih langsung oleh rakyat dan harus bertanggung jawab terhadap rakyat.

"Kalau hal ini terus terjadi, jangan kan melakukan perubahan, Jokowi pada akhirnya hanya akan menjadi penerus rezim," ujar Hendri.

"Kabinet kemarin juga sarat pencitraan. 34 Kabinet sama dengan SBY, hanya biar kelihatannya beda nomenclature dibedakan dan ditambah 3 kementerian baru yang sebetulnya tugas dan fungsinya masih sama dengan kementerian pada zaman SBY," tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain.

Ia menambahkan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama di Kementerian Luar Negeri. Adapun nama-nama kementerian akan diumumkan di lain waktu.