Beri Jatah 16 Menteri untuk Parpol, Jokowi Dinilai Tak Penuhi Janji Koalisi Tanpa Syarat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Mercu Buana, Heri Budianto, menilai presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak memenuhi komitmennya terkait koalisi tanpa syarat seperti yang kerap disampaikannya ke publik. Hal itu terlihat dari jatah 16 kementerian untuk diisi kader partai politik.

"Menurut saya, Jokowi tidak mampu memenuhi keinginan dan janji politiknya. Jokowi selalu mengatakan koalisi tanpa syarat, tetapi dengan mengakomodasi 16 menteri asal parpol itu jelas bahwa tidak ada makan gratis," kata Heri melalui pesan singkat, Selasa (16/9/2014).

Menurut Heri, tidak ada parpol yang memberikan dukungan saat pilpres tanpa berharap mendapatkan timbal balik. Heri menganggap keadaan saat ini tak dapat dihindari Jokowi karena realitas politik yang sulit dikompromi.

"Ini bukan soal tidak bisa memenuhi janji politiknya, tetapi kenyataannya bahwa Jokowi tidak bisa menghindari realitas politik hari ini," ujar Heri.

Dengan alasan tersebut, kata Heri, sebaiknya masyarakat tidak lagi mendesak Jokowi untuk memenuhi janjinya saat kampanye, terutama soal komposisi kabinet.

"Itu akan berat bagi Jokowi karena berbagai kenyataan lapangan yang memaksa dia harus mengikuti hal tersebut," kata Heri.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain.

Ia menambahkan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama di Kementerian Luar Negeri. Adapun nama-nama kementerian akan diumumkan pada lain waktu.