Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawa-bawa Pemilu AS, Ini Kata Hashim soal Alasan Koalisi Merah Putih Dorong Pilkada Tak Langsung

Kompas.com - 15/09/2014, 23:17 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan, partainya beserta partai-partai lain di Koalisi Merah Putih punya alasan kuat mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Hashim menyatakan, negara maju sekaligus negara demokrasi terbesar di dunia, Amerika Serikat, sampai saat ini menerapkan sistem tak langsung pada pemilihan presidennya.

"Di Amerika Serikat, pemilihan presiden dilaksanakan secara tidak langsung. Presiden Amerika Serikat tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Yang memilih (presiden) adalah 540 elector. Saya tahu persis konstitusi Amerika Serikat," kata Hashim, di Jakarta, Senin (15/9/2014).

Hashim menjelaskan, 540 elector pada pemilihan presiden di AS berasal dari 50 negara bagian, daerah khusus Washington DC, dan dari negara-negara yang masih berada di bawah naungan konstitusi AS, seperti Guam dan Puerto Rico.

Menurut Hashim, faktor inilah yang membuat pengumpul suara terbanyak dalam pemilihan presiden di AS tak otomatis menjadi pemenang.

"Pada 2000, George W Bush terpilih dan jadi presiden walaupun kalah suara dari Al Gore yang unggul 500.000 suara. Itulah Amerika Serikat yang menerapkan sistem pemilihan tidak langsung," papar Hashim.

Karena itu, Hashim berpendapat upaya mengembalikan pilkada agar tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat sudah tepat. Apalagi, ia menganggap hal tersebut telah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.

"Kita masih menganut dan mendukung Pancasila. Pancasila masih berlaku di negara kita. Dan di sila ke-4 disebutkan permusyawaratan perwakilan," tegas Hashim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com