Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta SBY Buka Suara soal RUU Pilkada, Jokowi Bilang "Kok Saya?"

Kompas.com - 15/09/2014, 14:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku belum pernah mendengar pandangan presiden terpilih Joko Widodo tentang polemik mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Saat ini, DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pilkada, yang salah satunya menyorot pilkada. Ada dua pandangan, yaitu menghendaki agar pemilihan langsung dipertahankan dan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. (Baca: Soal RUU Pilkada, SBY Persilakan Masyarakat Tanya Jokowi)

Menanggapi pernyataan SBY, Jokowi balik bertanya. Menurut Jokowi, dia sudah sering melontarkan pernyataan tentang RUU Pilkada.

"Kok saya? Saya kan komentar sudah bolak-balik, kok ditanyakan terus?" kata Jokowi, yang masih menjabat Gubernur DKI, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (15/9/2014).

Menurut Jokowi, ia yakin, rakyat Indonesia lebih setuju jika kepala daerah dipilih secara langsung, bukan oleh DPRD. Ia mengatakan, kekurangan dalam pelaksanaan pilkada langsung, seperti praktik politik uang atau mahalnya biaya, harus diperbaiki, yakni pada sistem yang diterapkan.

"Kalau curang, ya penegakan hukumnya dong digalakkan. Kalau mahal ya bagaimana? Jer basuki mawa bea," ujar Jokowi.

"Jer basuki mawa bea" adalah ungkapan Jawa yang berarti "mencapai kesuksesan memang membutuhkan biaya".

Sebelumnya, SBY mempersilakan Joko Widodo buka suara tentang polemik RUU Pilkada yang memberikan opsi apakah kepala daerah dipilih oleh rakyat atau oleh DPRD.

"Saya juga belum mendengar apa pandangan Pak Jokowi selaku presiden terpilih, tetapi ada baiknya bisa ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Rakyat juga bisa tanya langsung karena undang-undang yang baru ini berlaku untuk ke depan, berarti pemerintahan Pak Jokowi seterusnya," kata SBY dalam sebuah wawancara dalam akun Suara Demokrat di YouTube, yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.

Menurut SBY, ia dan Jokowi belum pernah membahas tentang RUU Pilkada. Ia pun kembali mengingatkan agar rakyat menanyakan langsung kepada Jokowi terkait RUU Pilkada tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com