Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pemerintahan SBY Tunda atau Tarik RUU Pilkada

Kompas.com - 15/09/2014, 14:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda pembahasan atau bahkan menarik usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada di DPR RI.

"Kalau bisa ditunda saja (pembahasan RUU Pilkada). Tapi kalau bisa, ya pemerintah saat ini tarik saja. Bisa enggak begitu? Bisalah," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Jokowi mengatakan bahwa penarikan RUU Pilkada oleh pemerintah akan konsisten dengan pernyataan SBY yang mendukung Pilkada langsung.

Menurut Jokowi, Pilkada lewat DPRD merupakan pemotongan hak rakyat. Alasan mendorong Pilkada lewat DPRD juga dinilainya tidak masuk akal.

"Hak politik rakyat jangan dipotong hanya dengan alasan mahalnya anggaran lah, money politic lah, konflik horizontal lah," ujar Jokowi.

Menurut dia, dinamika Pilkada langsung malah akan mendewasakan masyarakat. Jokowi membenarkan bahwa sistem Pilkada di Indonesia memang perlu diperbaiki. Misalnya, soal maraknya kecurangan dan praktik politik uang.

"Soal itu, seharusnya yang digalakkan adalah penegakan hukum. Kalau mahal, ya bagaimana? Jer basuki mawa bea," ujar Jokowi.

'Jer basuki mawa bea' adalah ungkapan Jawa yang berarti dalam mencapai kesuksesan memang membutuhkan biaya.

Sebelumnya, SBY menilai rakyat sudah terbiasa dengan Pilkada langsung. SBY juga menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dengan sistem presidensial yang tengah dijalankannya. (baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pernyataan SBY itu bukan sikap resmi pemerintah. Sikap pemerintah adalah tetap menunggu keputusan DPR terkait RUU Pilkada yang akan ditetapkan pada 25 September. (baca: Pemerintah Tak Akan Meminta DPR Tarik RUU Pilkada)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com