Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hashim Marahi Ahok karena Tak Pamit kepada Prabowo

Kompas.com - 15/09/2014, 13:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyayangkan sikap politisi Gerindra yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, yang mengundurkan diri dari keanggotaannya di Gerindra. Hashim kecewa karena Ahok tak berdiskusi terlebih dahulu dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto ataupun elite lainnya. (Baca: Ahok Rancang Waktu Bertemu Prabowo)

Hashim mengatakan sudah menyampaikan langsung kekecewaannya itu kepada Ahok.

"Saya marahin dia. Giliran saya marah. Yang biasanya marah kan Ahok. Saya baru tahu Anda beda pendapat kemarin. Sudah ketemu Pak Prabowo? Dia jawab belum. Bagaimana Pak Prabowo bisa tahu kalau Anda beda pendapat? Dia langsung diam," kata Hashim, dalam konferensi pers di Intercontinental Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2014) siang.

Hashim mengatakan, perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam sebuah partai politik. Oleh karena itu, dia mengatakan, hal tersebut sebaiknya dibicarakan dengan baik untuk mendapatkan jalan keluar. (Baca: Tak Berpamitan kepada Prabowo, Ahok Minta Maaf)

"Kita parpol bukan paguyuban, bukan arisan, tentu ada banyak beda pendapat. Saya kaget dia langsung keluar seperti ini," ujar Hashim.

"Yang dipersoalkan bukan Ahok beda pendapat. Beda pendapat biasa, lumrah, karena ini partai politik. Setiap organisasi ada beda pendapat. Kalau sudah diskusi, anggota tidak setuju mau mundur atau apa, silakan. Itu mekanisme yang benar, sesuai tata krama," papar adik kandung Prabowo itu.

Ahok memutuskan mundur karena tidak setuju dengan Gerindra, yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, tak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Sebelum Pilpres 2014, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih masih mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung. Namun, kini, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional berubah sikap dan mendukung agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com