Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Pernyataan SBY soal Pilkada Langsung Bukan Sikap Resmi Pemerintah

Kompas.com - 15/09/2014, 12:56 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono terkait mekanisme pemilihan kepala daerah bukan sikap resmi pemerintah. Menurut Gamawan, SBY menyatakan hal tersebut sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Loh, itu kan sikap Partai Demokrat. Saya kira itu harus dipisah, ya," ujar Gamawan, saat ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).

Sebelumnya, SBY menilai rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga menilai, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. (Baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)

Menurut Gamawan, sikap pemerintah adalah tetap menunggu keputusan DPR terkait RUU Pilkada yang akan ditetapkan pada 25 September. SBY, kata dia, juga menyetujui sikap pemerintah tersebut.

"Kalau Pak Presiden, dengan penjelasan kita yang kita sampaikan tadi, ya memang begitu sikap pemerintah, nggak ada masalah. Kita memang menunggu yang di DPR sekarang. Kan hak legislasi itu ada di DPR," tutur Gamawan.

Pemerintah, kata dia, saat ini masih menyiapkan dua draf RUU, yaitu pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD. Pemerintah sedang membuat berbagai perbaikan yang mungkin diperlukan, baik jika pilkada nantinya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

"Tidak ada jaminan kalau kedua opsi itu tidak ada masalah, kalau itu tidak ada sejumlah perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah sekarang menyiapkan perbaikan-perbaikan," ucap Gamawan.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan.

Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini parpol-parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.

Kini, setelah sempat mendukung Pilkada lewat DPRD, Demokrat berubah sikap kembali menjadi pilkada langsung. SBY menilai, ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah dijalankannya.

"Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer. Pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen," papar SBY.

Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com