Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pertimbangkan Rp 2 miliar untuk Desa Berprestasi

Kompas.com - 15/09/2014, 07:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo berkomitmen membangun desa di Indonesia. Jokowi sedang mempertimbangkan untuk memberikan insentif anggaran sebesar Rp 2 miliar per tahun bagi desa berprestasi.

"Nilai yang rata-rata memang Rp 1,4 miliar per desa. Jika itu bisa dipertahankan, kemiskinan bisa diminimalisir di desa-desa," ujar politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, Minggu (14/9/2014) malam.

"Tapi Pak Jokowi bilang, kalau ada desa yang bagus prestasinya, akan dijanjikan Rp 2 miliar anggaran insentifnya," sambung Budiman.

Menurut hitung-hitungan Budiman, terdapat 72 ribu desa di Indonesia. Total, pemerintah harus menganggarkan Rp 140 triliun. Adapun, RAPBN 2015 tak sesuai perhitungannya itu. Oleh sebab itu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan mengefisiensi anggaran.

"Oleh sebab itu, mesti utak-utik RAPBN 2015 dulu. Kami melihat ada 14 kementerian yang punya program ke desa. Belum lagi subsidi BBM akan dipangkas, sangat bisa membiayai desa," ujar Budiman.

Budiman memastikan, anggaran bagi desa itu tak diserahkan penggunaannya kepada aparat desa. Pemerintah tetap melaksanakan kontrol atas dana itu. Ada target-target pembangunan infrastruktur dan pengembangan pertanian yang mesti dijalankan masyarakat desa.

"Misalnya aplikasi energi alternatif. Ada 60 jenis tanaman yang bisa diproduksi sebagai energi alternatif, lalu hal-hal yang mencakup ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur," lanjut Budiman.

Budiman menerangkan, rencana yang digunakan untuk ketahanan pangan salah satunya pengadaan pesawat tanpa awak atau 'drone' di desa. 'Drone' itu berguna untuk identifikasi batas lahan warga, mengidentifikasi jenis tanaman yang cocok ditanam hingga memberikan informasi gagal panen. Budiman mengatakan, Jokowi menargetkan pembangunan masif desa-desa tercapai dalam tiga tahun pertama. Jika ada konsistensi soal anggaran, dia yakin hal itu bisa tercapai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com