Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Pastikan Partai Demokrat Tidak Ikut Koalisi Merah Putih dan Jokowi

Kompas.com - 15/09/2014, 05:54 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akhirnya memastikan diri tidak berada dalam Koalisi Merah Putih dan koalisi Jokowi-JK. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menekankan, partainya hanya menjadi penyeimbang, tidak ikut dalam koalisi mana pun.

"Terus terang saya katakan memang Partai Demokrat dan saya diajak oleh kedua-duanya dengan cara yang berbeda-beda. Akan tetapi, saya sudah menyatakan, Partai Demokrat lebih baik menjadi penyeimbang yang betul, tidak masuk ke kubunya Jokowi, tidak masuk juga ke kubunya Pak Prabowo," kata SBY dalam sebuah wawancara di akun Suara Demokrat yang tayang di YouTube dan diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.

SBY mengingatkan, ia sebenarnya tidak ingin memberikan pernyataan terkait arah koalisi partai yang didirikannya tersebut, meski ia mengakui bahwa Demokrat acap kali diajak.

Adapun alasan SBY memilih tidak ikut koalisi mana pun didasari pada kerasnya pertarungan partai politik yang diprediksinya akan terus berlanjut selama beberapa tahun ke depan.

"Sebab, kalau Partai Demokrat masuk ke situ, sudah bisa dibayangkan, politik lima tahun ke depan, Demokrat ikut terlibat dalam politik yang amat keras," papar SBY.

SBY menerangkan, kerasnya pertarungan partai politik selama beberapa tahun ke depan terlihat dari beberapa hal. SBY menyebut ada intrik dalam intip-mengintip, serang-menyerang, dan hancur-menghancurkan, "Itu bukan kepribadian saya. Itu bukan kepribadian Partai Demokrat. Kami punya prinsip dan etika politik tersendiri."

SBY menekankan, partainya tidak masuk dalam kubu koalisi mana pun. Ia berharap rakyat tidak lagi bertanya-tanya mengenai arah koalisi Partai Demokrat.

"Jadi, jawabannya jelas seperti itu, dan rakyat kita yang masih bertanya-tanya, apa betul Demokrat akan masuk kubu A atau kubu B, sudah saya jawab lagi pada wawancara hari ini," ucapnya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak Pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak Pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com