JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta presiden terpilih Joko Widodo untuk bersikap berani dalam mengungkap pelanggaran HAM berat oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini supaya Jokowi tidak mengulang kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM berat.
"Penyebab utama kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu tidak berani menempuh proses hukum untuk orang-orang di sekelilingnya yang terlibat pelanggaran HAM berat," ujar Kepala Divisi Pengawasan Impunitas Muhammad Daud Berueh saat ditemui di kantornya, Jumat (12/9/2014).
Karena itu, KontraS berupaya untuk memacu Jokowi bersikap berani. Salah satunya membuat sebuah slogan dari media sosial bertagar #MasJokoBeraniNggak.
Menurut Daud, tidak sedikit orang yang tercatat sebagai pelaku pelanggaran HAM berat berada di belakang Jokowi. Namun, hal ini belum ditindaklanjuti hingga sekarang. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut terjadi pada masa Orde Baru.
"Kalau Jokowi berani, artinya dia sungguh-sungguh menepati janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat," kata Daud.
Dia melanjutkan, KontraS akan senantiasa menagih visi dan misi presiden terpilih yang secara jelas menyebutkan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. KontraS berharap, presiden terpilih akan memprioritaskan masalah ini dengan membentuk komite kepresidenan yang khusus berfungsi menyelesaikan masalah ini.
"Kami berharap presiden terpilih akan membentuk komite tersebut dalam waktu 100 hari pada awal pemerintahannya. Kalau sudah lebih dari itu, saya percaya, kasus pelanggaran HAM berat bukanlah prioritasnya," ujar Daud.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.