Majelis Syariah PPP: Plt Ketum Tidak Bisa Buat Kebijakan Strategis, Muktamar Harus Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Rodja meminta, agar DPP PPP segera menyelenggarakan Muktamar untuk memilih ketua umum yang baru. Pasalnya, Emron Pangkapi yang saat ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP dianggap tak dapat mengambil kebijakan strategis.

“PPP butuh pemimpin yang definitif, sementara Plt belum bisa mengambil keputusan yang strategis. Oleh karena itu Muktamar harus segera dilakukan,” kata Rodja di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Rodja menuturkan, sesuai dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, seharusnya Muktamar diselenggarakan satu bulan setelah Pemilu Presiden 2014 dilaksanakan. Namun, dirinya memberi toleransi kepada DPP PPP, lantaran tengah sibuk bersama Koalsisi Merah Putih di Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh, ia mengatakan, sesuai dengan AD/ART partai, materi yang akan disampaikan pada saat Muktamar harus diserahkan kepada anggota partai minimal satu bulan sebelum pelaksanaan. Kendati demikian, ia memberikan dispensasi untuk penyerahan materi tersebut.

“Kalau kondisi mendesak dan demi kepentingan partai, tidak perlu dikirim sebulan sebelumnya, hanya satu minggu bisa tetap dilaksanakan Muktamar,” ujarnya.