"Di milis PAN (grup diskusi di internet melalui email) itu ramai lah perdebatannya. Banyak pro dan kontra. Banyak yang setuju Pilkada tidak langsung dan ada juga yang setuju Pilkada tetap langsung," kata Bima Arya di acara pertemuan pertemuan Apkasi dan Apeksi tolak RUU Pilkada di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.
Namun, Bima mengaku tidak dapat mengukur berapa persen yang mendukung dan tidak mendukung Pilkada oleh DPRD. Hanya, ia menekankan bahwa sikap awal PAN tetap kepala daerah dipilih rakyat.
"Seingat saya dulu PAN punya sikap tetap Pilkada langsung, jadi ini ada perubahan sikap," katanya.
Lebih jauh, Bima mengatakan, sikap menolak Pilkada melalui DPRD juga diutarakan oleh Bupati Bojonegoro Suryoto yang juga diusung PAN. "Kang Yoto juga sependapat dengan saya," ucapnya. (baca: Tolak Pilkada lewat DPRD, Wali Kota Bogor Siap Dapat Sanksi dari PAN)
Sebelunya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya tak akan memberi sanksi kepada kadernya yang menjadi kepala daerah, tetapi menolak rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Yandri, PAN ingin menjalankan sistem kepartaian secara demokratis dan tak menutup ruang diskusi terkait sikap yang diambil. (Baca: PAN Tak Permasalahkan Kadernya yang Tolak Pilkada lewat DPRD)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.