Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Pilkada oleh DPRD, Koalisi Merah Putih Disebut Ingin Bagi-bagi Jabatan

Kompas.com - 11/09/2014, 17:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, alasan utama perubahan sikap parpol Koalisi Merah Putih terkait mekanisme pemilihan kepala daerah hanyalah keinginan untuk membagi kekuasaan di daerah. Pasalnya, pada tahun 2015, setidaknya ada 214 pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati.

"Motifnya bagi-bagi jabatan. Kalau seandainya koalisi (Koalisi Merah Putih) ini solid, maka kemudian mereka tinggal bagi-bagi jabatan saja," kata Refly di Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Namun, menurut Refly, bukan hanya hak masyarakat yang hilang, melainkan kekuasaan DPRD juga terancam hilang jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pasalnya, ia menduga, ada upaya yang dilakukan elite parpol di tingkat pusat untuk mengintervensi pelaksanaan pilkada itu.

Ia menjelaskan, bentuk intervensi tersebut bisa terjadi saat penentuan calon kepala daerah yang akan bertarung. Elite parpol di tingkat daerah tak akan memiliki legitimasi yang kuat untuk menolak perintah dari pusat.

"Kalau seandainya (elite daerah) mbalelo atau bandel, mereka bisa dipecat atau di-recall sewaktu-waktu. Karena itu, menurut saya, DPRD tidak akan bisa melawan kehendak pusat," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Departemen Politik DPP PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD justru akan merugikan partai menengah dan partai kecil, seperti PPP, PAN, dan PKS. Alasannya, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD hanya berpihak pada partai yang menduduki posisi dua besar pada Pemilu Legislatif 2014.

Hasanuddin menjelaskan, di hampir semua daerah di Indonesia, suara terbesar diperoleh oleh PDI-P dan Partai Golkar. Oleh karena itu, sangat lumrah jika pilkada melalui DPRD akan menguntungkan dua partai itu karena memiliki jumlah kursi yang lebih banyak di parlemen.

"Kalau mau untung-untungan, PDI-P bisa saling berbagi untung dengan Golkar, berkoalisi di daerah, dan tinggal tambahin partai kecil. Akan tetapi, kita berbicara demokrasi, bukan soal untung-untungan," kata Hasanuddin.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com