Ruhut: Gerindra Rugi Ditinggalkan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul ikut mengomentari mundurnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari keanggotaan Partai Gerindra. Menurut Ruhut, mundurnya Ahok merugikan Partai Gerindra.

Ruhut menjelaskan, dalam partai politik, kehadiran figur yang menjadi ikon sangat menentukan dalam membangun atau mempertahankan citra positif partai. Dalam hal ini, Ruhut menilai Ahok sama seperti Prabowo Subianto yang menjadi ikon Partai Gerindra.

"Bagi aku, Gerindra sangat kehilangan. Kalau mau jujur, Gerindra bisa jadi partai tiga besar kalau ada peran Prabowo dan Ahok," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Anggota Komisi III DPR itu justru menyayangkan adanya kader Gerindra yang meremehkan peran Ahok dalam melambungkan nama Gerindra. Ruhut justru menganggap kader Gerindra yang meremehkan Ahok merupakan kader yang tak berperan dalam hal meningkatkan elektabilitas Gerindra.

"Yang sekarang merangin Ahok apa perannya? Gerindra rugi karena sekarang Ahok sudah ditunggu PDI-P, PKB, dan bisa saja partai lainnya," ucap Ruhut.

Saat ditanya kemungkinan bergabungnya Ahok ke Partai Demokrat, Ruhut tak banyak menanggapi. Ia hanya berkelakar jika Demokrat sudah memiliki kader sepertinya dan tak membutuhkan figur seperti Ahok.

"Kalau Demokrat kan sudah ada Ruhut Sitompul yang beda-beda tipis sama Ahok," selorohnya.

Sebelumnya, Ahok mengundurkan diri sebagai kader Gerindra lantaran tidak terima dengan sikap Gerindra bersama Koalisi Merah Putih yang ingin pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD seperti Orde Baru. Ia merasa sikap Gerindra itu bertentangan dengan hati nuraninya lantaran dirinya dipilih oleh rakyat ketika menjadi Wagub DKI maupun Bupati Belitung Timur.

Menurut Basuki, DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan bersama pemerintah daerah membuat peraturan daerah. Memberi kewenangan DPRD memilih kepala daerah hanya akan menyandera kepentingan rakyat.

"Jika RUU itu disahkan, tahun depan yang akan tampil menjadi kepala daerah adalah pimpinan DPRD itu, sementara jika pun terpilih menjadi kepala daerah, saya tidak mau menjadi budak DPRD," ujar Basuki.

Dia khawatir, pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanyalah permainan elite politik agar bisa mencuri uang rakyat.

"Yang perlu diperbaiki justru bagaimana korupsi dan politik uang tak terjadi lagi, misalnya dengan mengecek kekayaan pejabat apakah sudah sesuai kewajiban membayar pajak atau belum," kata Basuki.