Kata Ruhut, Demokrat Akan Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Partai Demokrat masih berpeluang mengubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Ruhut meyakini, pada akhirnya Demokrat akan mendukung kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ruhut menjelaskan, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan telah menyatakan mendukung pemilihan gubernur dilakukan secara langsung. Menurut Ruhut, pernyataan Syarief itu merupakan sinyal baik bahwa Demokrat masih berpihak pada tatanan demokrasi yang matang.

"Saya maunya demokrasi dipertahankan, kepala daerah dipilih secara langsung. Politik kan dinamis, bertahap, Demokrat wacananya mendukung (pilkada) langsung," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Anggota Komisi III DPR itu mengaku kecewa pada anggota partai Koalisi Merah Putih yang mengeluarkan argumentasi pilkada secara langsung harus diakhiri karena berpotensi memunculkan praktik korupsi. Padahal, menurut Ruhut, korupsi itu soal mental dan tak ada kaitannya dengan posisi tertentu.

"Padahal, banyak anggota DPRD yang jadi rampok, kalau sudah terpilih jadi lupa, malah korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, pihaknya mengusulkan pemilihan wali kota dipilih langsung oleh rakyat karena menganggap masyarakat kota memiliki kelebihan dalam tingkat pendidikan dan kemauan mengakses informasi.

Sementara itu, untuk pemilihan gubernur dan bupati, Fraksi Demokrat konsisten dengan usulan dipilih melalui DPRD. (Baca: Demokrat Usul Wali Kota Dipilih Langsung, Gubernur dan Bupati oleh DPRD)

Pembahasan RUU Pilkada mengalami perdebatan panjang, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil rapat Panja RUU Pilkada 9 September 2014, fraksi partai dalam Koalisi Merah Putih tetap mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru dengan berbagai alasan. Hanya PDI-P, Hanura, dan PKB yang meminta kepala daerah dipilih secara langsung.