Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kaget Pemerintahan SBY Anggarkan Rapat Kementerian Rp 18 Triliun

Kompas.com - 11/09/2014, 09:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo terkejut pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggarkan rapat kementerian sebesar Rp 18 triliun dalam Rancangan APBN 2015. Jokowi mengatakan, ia akan memangkas anggaran itu dan dialihkan untuk membiayai program prioritas.

"Hah? Masa segitu? Untuk rapat apa itu? Kok rapat bisa sampai Rp 18 triliun, ndak ngerti saya," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

"Rapat itu ndak usah makan minum pun juga bisa. Makanya, saya mau nanya dulu, itu rapat apaan bisa sampai segitu?" sambung Jokowi.

Menurut Jokowi, angka Rp 18 triliun untuk anggaran rapat kementerian terlalu tinggi. Jika resmi menjabat, ia akan meminta para menterinya nanti untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada di kantor kementerian. Jokowi menilai, tak masuk akal jika ada penyelenggaraan rapat di hotel mewah. Padahal, ruangan di kementerian masih layak dipakai rapat koordinasi.

Adapun pemangkasan anggaran, kata dia, akan dialihkan untuk program prioritas, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan membangun infrastruktur di pedesaan.

"Hal seperti itu memang harus diefisiensikan, apalagi cash flow kita ini dalam kondisi berat. Harus detail sehingga penggunaannya logis atau tidak, nalar atau tidak," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Pokja Tim Transisi Bidang Ekonomi menemukan angka Rp 18 triliun untuk anggaran rapat-rapat kementerian. Deputi Tim Transisi yang membidangi APBN Hasto Kristiyanto mengatakan, alokasi Rp 18 triliun itu dibagi untuk dua jenis rapat. Rapat dalam kota sebesar Rp 6,25 triliun dan rapat luar kota sebesar Rp 11,9 triliun. Selain anggaran rapat, lanjut Hasto, tim juga menemukan anggaran biaya perjalanan dinas pada RAPBN 2015 mencapai Rp 15,5 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com