Jokowi: Pilkada oleh DPRD Memotong Kedaulatan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa sikap Koalisi Merah Putih yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah di DPRD mengancam demokrasi.

"Itu memotong kedaulatan rakyat namanya," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Jokowi heran dengan munculnya wacana tersebut. Jika alasan persoalan biaya pilkada langsung yang mahal dan adanya praktik curang dalam penyelenggaraannya, menurut Jokowi, seharusnya kekurangan-kekurangan tersebutlah yang harus diperbaiki.

"Harusnya begitu saja, bukannya malah balik lagi seperti yang dulu. Mundur namanya," ujar Jokowi.

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak akan mengintervensi pembahasan tersebut. Jokowi menyerahkan sepenuhnya dinamika politik kepada parlemen.

Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah dalam pembahasan RUU Pilkada. Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah setelah berakhirnya proses pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.

Begitu pula pemilihan bupati/wali kota. Awalnya, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.