Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan SBY Diminta Tuntaskan Kasus Munir

Kompas.com - 07/09/2014, 22:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati 10 tahun kematian aktivis Munir yang jatuh pada Minggu (7/9/2014), Sahabat Pembela Hak Asasi Manusia mengingatkan Pemerintah untuk mengusut tuntas dalang di balik pembunuhan Munir. Mereka meyakini hingga kini dalang pembunuhan Munir belum terungkap.

"Kita teman-temannya Munir, saya dulu direktur operasional di Imparsial, jadi kita lihat 10 tahun ini walaupun pembunuhnya sudah ada yang tertangkap tapi kan kasusnya belum selesai, dalangnya belum ada," kata mantan Direktur Imparsial Rusdi Marpaung yang juga sahabat Munir di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Sahabat Pembela HAM menggelar refleksi kematian Munir melalui pembacaan testimoni, pembacaan sair terkait Munir, dan lagu-lagu yang mengingatkan peristiwa kematian Munir.

Testimoni akan disampaikan Sandyawan Sumardi dan Karlina Supelli. Sedangkan lagu-lagu akan dibawakan Ari dan Reda. Rusdi berharap cara ini bisa mengingatkan kembali masyarakat, dan Pemerintah akan kematian seorang aktivisi pembela HAM yang bernama Munir.

Dia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa jabatannya bisa menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan tersebut. Apalagi, kasus Munir menurut Rusdi belum usang. Para pelakunya masih hidup sehingga sedianya bisa diusut hingga tuntas.

Selama ini, menurut dia, kasus Munir hanya dijadikan alat politik untuk menarik simpati masyarakat dalam penegakkan HAM. "Kalau yang dikorbankan Polycarpus saja dan itu kan tidak fair kan. Waktu itu SBY ciptakan TPF (tim pencari fakta) pembunuhan Munir tapi hasilnya tidak pernah diumumkan di publik," tutur Rusdi.

Selain kepada SBY, Sahabat Pembela HAM berharap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadikan pengusutan kematian Munir ini sebagai agenda utama pemerinatahannya. Rusdi mengaku tidak yakin Jokowi bisa mengusut tuntas jika tidak didasari kemauan politik yang kuat.

"Saya enggak ada harapan yang terlalu besar kepada Jokowi tapi kita ingatkan terus ya. Boleh lah dia punya prestasi sebagai walikota, gubernur, tapi untuk presiden, dia harusnya bisa naik kelas," ucap Rusdi.

Apalagi, lanjut dia, pembunuhan Munir dilakukan dengan modus yang canggih. Rusdi juga mengingatkan agar Pemerintah, termasuk pemerintahan yang akan datang membuka hasil penyelidikan TPF kasus pembunuhan Munir.

Hingga kini, hasil penyelidikan TPF tersebut belum diungkap ke publik. Padahal, menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.

Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Otopsi yang dilakukan pihak berwenang di Belanda menunjukkan bahwa dia telah diracun dengan arsenik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com