Efisiensi Biaya Tak Bisa jadi Alasan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menurut Puan, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan efisiensi biaya, tanpa harus mengorbankan pemilu daerah yang dilaksanakan secara langsung.

"Kan masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengefisiensi biaya. Mengefisiensi biaya itu bukan kemudian pindah ke DPRD," ujar Puan usai menghadiri pertemuan partainya, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2014).

Puan mengatakan, partainya tetap pada pendirian untuk menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung. Menurut dia, hal tersebut merupakan keputusan yang sudah diputuskan bersama dengan partai-partai yang saat itu setuju bahwa pemilu Pilkada dilaksanakan secara langsung.

"Itu kan satu keputusan yang kita putuskan sama-sama dan dikaji bersama. Jadi jangan setiap memutuskan suatu undang-undang hari ini iya, oke, besok enggak, ganti-ganti lagi," ucap Puan.

Sebelumnya, manuver politik dilakukan oleh Koalisi Merah Putih di parlemen terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Koalisi Merah Putih tidak ingin kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh DPRD.

Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih, selain PKS, berubah pada 3 September. Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.

Begitu pula pemilihan bupati/wali kota. Hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.