Politik Transaksional Lebih Vulgar Jika DPRD Pilih Kepala Daerah

“Justru lebih vulgar transaksi yang terjadi di parlemen klo itu dilakukan. Saya kira itu bukan alasan, itu hanya alasan yang dibuat-buat,” kata Erik saat berbincang dengan Kompas.com, di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Sebelumnya, partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Merah Putih ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sejumlah alasan pun dimunculkan seperti penghematan biaya, potensi konflik, dan politik uang. Menurut Erik, alasan utama koalisi ingin agar hal itu terwujud lantaran mereka berencana mengimbangi kekuatan rival mereka di pusat. Pasalnya, pada Pemilu Presiden 2014 lalu, koalisi harus menelan pil pahit kekalahan.

“Ya itu, untuk memperkuat kekuasaan di daerah, untuk mengimbangi kekuasaan di pusat yang tidak bisa mereka ambil,” ujarnya.

Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.