Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Berencana Naikkan Gaji Menteri di Pemerintahannya

Kompas.com - 05/09/2014, 22:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi masuknya kandidat menteri yang bermasalah.

JK berharap para menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan JK tidak terjerat kasus seperti yang dialami mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Kepada wartawan di kediamannya, di Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/9/2014), JK mengatakan, korupsi oleh seorang menteri itu dipengaruhi perilaku sang menteri itu sendiri.

Ia memahami bahwa gaji menteri sekarang di luar tunjangan hanya berkisar Rp 19 juta per bulan, dan sudah lama tidak dinaikkan.

"Kita sadar gaji menteri Rp 19 juta per bulan. Bandingkan gaji anggota DPR Rp 70 juta per bulan, dapat fasilitas macam-macam," katanya.

Dirut badan usaha milik negara pun, kata JK, gajinya berkali-kali lipat dari gaji menteri. Selain itu, kata dia, gaji komisioner KPK mencapai Rp 75 juta.

JK menegaskan, gaji yang tidak kunjung naik dan terhitung rendah di antara pejabat lainnya adalah presiden dan menteri.

Oleh karena itu, tidak heran jika ada menteri yang tergiur untuk melakukan aksi korupsi. JK pun berharap menteri-menteri di kabinetnya nanti akan menerima gaji yang lebih baik.

"Kita realistis juga, kalau gajinya segitu bagaimana?" ujarnya.

Pada tahun 2004 lalu, saat ia menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), JK sempat berencana menaikkan gaji menteri, tetapi rencana itu tidak pernah ditandatangani oleh SBY.

Ia pun mengaku tidak tahu kenapa SBY tidak kunjung menandatangani kenaikan gaji itu hingga kini.

Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu mengatakan, jika keuangan negara memungkinkan, ia berencana untuk menaikkan gaji menteri.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada rencana menaikkan gaji pejabat di pemerintahannya. Meski begitu, ia kemudian membatalkannya dan menyerahkan pada pemerintahan mendatang.

"Ada rencana ke sana (menaikkan gaji pejabat). Pemerintah sudah rancang, ada desain kebijakan dasarnya, pertimbangkan kesetaraan di antara pejabat. Beberapa saat lalu sudah dilaporkan ke saya," kata SBY dalam wawancara eksklusif di YouTube, Jumat (29/8/2014).

Namun, SBY kemudian menampik rencana kenaikan gaji pejabat, mulai dari presiden, wapres, menteri, hingga kepala daerah akan dilakukan pada masa pemerintahanannya.

"Secara moral tidak baik kalau saat tahun ini penghematan anggaran, naikkan harga listrik, BBG, lantas saya paksakan naikkan gaji pejabat. Kami harus mau berkorban, saya putuskan gaji kami tidak naik," sebut SBY.

Baca juga: SBY Batalkan Rencana Kenaikan Gaji Pejabat Selama 10 Tahun Terakhir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com