SBY Minta Kebijakannya Tak Diintervensi, Ini Komentar Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak diintervensi dalam mengambil kebijakan pada masa transisi kepemimpinan saat ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang disebut sebagai pemerintahan bersama. Bagaimana tanggapan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) atas pernyataan SBY itu?

Jokowi mengatakan, pihaknya tidak mungkin bisa mengintervensi pemerintahan saat ini. (baca: SBY Tolak Diintervensi Selama Masa Transisi)

"Masa Tim Transisi bisa intervensi sih? Ndak punya kekuatan apa-apa kok," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, pada Jumat (5/9/2014).

Jokowi menegaskan, Tim Transisi hanya bertugas berkonsultasi dengan kementerian sekaligus mendata persoalan apa saja yang ada di kementerian tersebut. Tim Transisi, kata Jokowi, tak menegosiasikan kebijakan tertentu.

"Apalagi yang mengatur kan pemerintah. Tim Transisi itu hanya ikut saja, masa intervensi," lanjut Jokowi.

SBY menilai apa yang terjadi saat ini hingga 20 Oktober mendatang adalah murni tanggung jawab dari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. SBY menganggap pendapat "kita lakukan bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama" merupakan pandangan yang keliru.

SBY mengatakan, pemerintahan saat ini bertanggung jawab penuh atas semua kebijakan. Namun, setelah 20 Oktober mendatang, setelah presiden terpilih mengucapkan sumpahnya, masa bakti SBY akan berakhir.

"Ini perlu agar jangan sampai transisi yang dimaksud konsultasi ini dimaknai seperti itu. Misalnya kebijakannya kok begitu, harusnya begini. Tidak. Karena yang bertanggung jawab saya," kata SBY saat membuka sidang paripurna siang tadi.