Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

40 Orang Tak Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 05/09/2014, 12:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah melansir nama-nama peserta yang lolos seleksi administratif di situs resmi Kementerian Hukum dan HAM www.kemenkumham.go.id. Anggota pansel, Farouk Muhammad mengatakan, dari 104 pendaftar, hanya 64 orang yang lolos seleksi administratif.

"Ada beberapa faktor yang memengaruhi mereka tidak lolos. Ada empat kriteria seleksi awal," ujar Farouk saat dihubungi, Jumat (5/9/2014).

Farouk mengatakan, empat kriteria seleksi tersebut dilihat dari relevansi latar belakang pendidikan calon, relevansi pekerjaannya dengan tugas pimpinan KPK, total masa kerjanya, dan kelengkapan persyaratan administrasinya.

Misalnya, kata Farouk, latar belakang calon pimpinan KPK sebaiknya berasal dari jurusan yang berhubungan dengan hukum maupun perekonomian.

"Kan harus ada sarjana hukum, ekonomi, pokoknya yang relevan dengan pekerjaan KPK. Jadi (yang tidak lolos) pendidikannya itu tidak relevan dengan jabatannya," kata Farouk.

Begitu pula dengan kesesuaian bidang pekerjaan peserta dengan kriteria yang dibutuhkan sebagai pimpinan KPK. Farouk mengatakan, pansel juga tidak meloloskan beberapa pendaftar karena tidak dapat memenuhi kelengkapan administrasi yang diperlukan.

"Misalnya, ada KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), banyak yang tidak lengkap. Kita kan menilai, ini orangnya serius apa tidak. Nah, makanya itu menghasilkan 64 orang," ujar Farouk.

Pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK telah ditutup pada 3 September 2014. Pansel melakukan seleksi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK pada 23 Juli 2014.

Pansel ini akan bertugas mengumumkan penerimaan dan pendaftaran calon pimpinan KPK, mengumumkan calon pimpinan KPK kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, menyeleksi dan menentukan calon pimpinan KPK, serta menyampaikan nama calon pimpinan KPK kepada presiden.

Adapun nama peserta yang lolos seleksi dan tahapan yang akan dilakukan selanjutnya oleh peserta dapat dilihat di situs resmi Kemenhuk dan HAM www.kemenkumham.go.id. Daftar riwayat hidup dan berkas lainnya mengenai peserta calon pimpinan KPK pun dapat dilihat melalui situs http://www.kemenkumham.go.id/panselkpk/

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com