Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Tak Setuju Pesawat Kepresidenan Dijual

Kompas.com - 03/09/2014, 13:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla tidak sepakat terhadap wacana penjualan pesawat kepresidenan. Menurut JK, penjualan pesawat itu akan membuat biaya dinas kepresidenan lebih tinggi.

"Tidak berarti kalau dijual tidak ada ongkos. Ongkosnya lebih besar lagi," kata JK dalam acara silaturahim dengan pengurus badan kerja sama perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia (BKS PTIS), di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

JK menuturkan bahwa pesawat kepresidenan yang dibeli pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu akan menunjang kegiatan presiden terpilih Joko Widodo yang gemar blusukan. Dengan luasnya wilayah Indonesia, dia mendukung Jokowi mengunjungi semua wilayah di Indonesia.

"Jokowi nanti suka blusukan. Kalau sewa pesawat, biayanya akan lebih mahal lagi. Bagaimanapun, negara ini perlu dikunjungi," ujarnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah sempat mengatakan, pembelian pesawat kepresidenan pada era Presiden SBY merupakan langkah untuk menghemat biaya perjalanan dinas kepresidenan. Menurut dia, biaya dinas kepresidenan akan jauh lebih besar jika menggunakan pesawat reguler atau pesawat sewaan.

"Alasannya karena lebih murah. Kalau pakai Garuda (Indonesia), jauh lebih mahal," kata Firmanzah di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Hal itu disampaikan Firmanzah dalam menyikapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait yang berharap Jokowi melakukan berbagai langkah sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satunya, menjual pesawat kepresidenan.

Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) dibeli Indonesia seharga 89,6 juta dollar AS atau setara Rp 847 miliar. Pesawat itu tiba di Indonesia pada 10 April 2014. Setelah itu, pesawat berwarna dominasi biru tersebut dipakai SBY saat melakukan kunjungan ke dalam dan luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com