Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Dianggap Layak Kembali Jadi Pimpinan KPK

Kompas.com - 03/09/2014, 10:12 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Keputusan Busyro Muqoddas untuk kembali maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diapresiasi. Busyro dianggap layak dipilih kembali sebagai pimpinan KPK setelah berakhirnya masa jabatannya pada Desember 2014.

Pendapat itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dan Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat secara terpisah.

Didi mengaku sangat mengetahui bahwa Busyro adalah salah satu pimpinan KPK dengan karakter dan prinsip yang kuat dalam penegakan hukum terhadap korupsi.

"Semoga beliau (Busyro) terpilih kembali sehingga pemerintahan yang akan datang tetap diawasi dan didukung oleh KPK yang kuat. Setidaknya dengan Pak Busyro ada di sana, saya tetap yakin KPK yang akan datang bisa bekerja dengan baik," kata Didi melalui pesan singkat, Rabu (3/9/2014).

Martin mengatakan, Busyro dikenal sebagai figur yang bersih dan memiliki pengalaman belasan tahun di lembaga penegakan hukum, mulai dari Komisi Yudisial hingga KPK. (baca: KPK Apresiasi Busyro Kembali Calonkan Diri sebagai Pimpinan)

"Dalam pandangan saya, Pak Busyro tidak perlu lagi diuji kepatutan dan kelayakan. Beliau sudah patut dan layak untuk meneruskan jabatannya sebagai pimpinan KPK," kata Martin seperti dikutip Antara.

Martin juga melihat kinerja KPK di bawah Abaraham Samad sudah baik, karena memiliki keberanian untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi. Dia menyinggung penetapan tersangka ketua lembaga negara, menteri aktif, dan beberapa gubernur.

Sebelumnya, Busyro mengaku kembali mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Ia mengaku bahwa keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. (baca: Ini Alasan Busyro Kembali Calonkan Dirinya sebagai Pimpinan KPK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com