Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/09/2014, 19:54 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tak mengharapkan ada tawaran untuk bergabung ke barisan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia juga menyatakan, kubu Jokowi-JK tak perlu menawarkan kursi menteri kepada PKS. 

"Soal menteri, yang di sana aja belum kebagian, masak dibawa ke sini. Masih banyak di sana yang mau, kami ridho tidak perlu dapat tawaran kursi menteri. Kami akan tetap bekerja untuk Indonesia," ujar Ketua Fraksi PKS ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Pernyataan Hidayat ini menanggapi pertemuan antara Jokowi dan Hatta Rajasa di kediaman Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, Senin (1/9/2014) malam.

Hidayat meyakini, Partai Amanat Nasional akan konsisten tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih. Menurut dia, Hatta telah menjelaskan bahwa pertemuan dengan Jokowi hanya sebatas silaturahim. Hidayat juga mengingatkan Jokowi untuk tak mengiming-imingi kursi menteri, karena ia yakin partai-partai dalam Koalisi Merah Putih solid.

"Solidaritas kami bukan asal beda atau ngerecokin, tapi bagian yang benar secara konstitusi dan yang diinginkan rakyat. Agar demokrasi bisa bekerja dengan baik karena ada check and balances," kata dia. 

Hidayat menambahkan, Jokowi harus konsisten dengan komitmen awalnya untuk membangun koalisi ramping.

"Dulu kan Jokowi menyatakan tidak perlu koalisi gemuk. Ya sudahlah, tidak perlu kemudian jadi gemuk. Kami bukan koalisi asal beda. Kalau kami mengkritik supaya lebih bagus dan bisa diimplementasikan," ujar Hidayat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan calon wakil presiden yang menjadi rivalnya, Hatta Rajasa, di kediaman Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, di Jalan Permata Berlian, R 20, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014) malam. Pertemuan ini digelar secara tertutup.

Ketua DPP PAN Taslim Chaniago menegaskan pertemuan antara Hatta dan Jokowi tidak untuk melakukan upaya merapat ke kubu Jokowi-JK. Justru, kata dia, pertemuan itu untuk menegaskan sikap PAN tetap  berada di Koalisi Merah Putih sebagai kelompok penyeimbang pemerintahan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com