Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Pesawat Kepresidenan Sudah Dibeli Kok Malah Disuruh Jual?

Kompas.com - 02/09/2014, 15:17 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya tidak sepakat terhadap usulan agar pesawat kepresidenan dijual. Ia menilai, pesawat khusus kepresidenan justru mengefektifkan anggaran negara.

"Pesawat yang sudah dibeli kok malah disuruh jual. Justru lebih efisien kalau presiden punya pesawat sendiri," kata Tantowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Hal itu disampaikan Tantowi saat menyikapi usulan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait agar presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menjual pesawat kepresidenan nantinya. Usulan itu dianggap untuk menghemat anggaran operasional. (Baca: Efisiensi Anggaran, Jokowi Diminta Jual Pesawat Kepresidenan)

Tantowi mengatakan, pesawat kepresidenan membuat waktu perjalanan presiden efisien. Sebagai pejabat negara, Tantowi melihat presiden harus efisien terhadap waktu karena padatnya agenda kepresidenan.

Dari segi biaya, bila tidak dengan pesawat khusus, ia memprediksi bahwa perjalanan presiden akan menelan biaya yang lebih besar. Ia juga menyoroti sistem keamanan pesawat khusus presiden yang lebih terjaga dibanding menggunakan pesawat umum.

"Faktor keamanan. Akan lebih aman (kalau presiden) naik pesawat khusus sendiri. Semua petugas inteljen, polisi, jadinya mudah dalam mengontrol sistem pengamanan," ucap Tantowi.

Untuk itu, ia menganggap usulan penjualan pesawat kepresidenan justru berlawanan dengan efektivitas kerja dari presiden.

Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada Jokowi untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dianggap sebagai salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menghemat anggaran agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com