Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selasa Pagi SBY Kumpulkan Parpol Koalisi Merah Putih di Cikeas, Ada Apa?

Kompas.com - 01/09/2014, 23:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelum bertolak ke Singapura, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan parpol-parpol Koalisi Merah Putih di kediamannya, Cikeas, Bogor, Selasa (2/9/2014). Belum diketahui pasti, apa agenda pembahasan pertemuan ini. Namun, sejumlah parpol koalisi tampak irit bicara saat disinggung soal pertemuan tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), BM Wibowo, mengakui adanya agenda tersebut. Saat ditanya soal materi pembahasan, Wibowo enggan mengungkap lebih jauh.

"Pokoknya soal aktual. Parpol-parpol koalisi semua konfirm hadir," ujar Wibowo saat dihubungi, Senin (1/9/2014) malam.

Berdasarkan agenda yang diterima dari Biro Pers Istana, Presiden SBY akan bertemu dengan Koalisi Merah Putih di kediamannya, Selasa. SBY dijadwalkan menerima kedatangan Koalisi Merah Putih pada pukul 07.30.

Wibowo mengaku terkejut saat mengetahui bahwa pertemuan itu terbuka untuk publik. "Saya nggak tahu kalau ini terbuka," ujar dia.

Wibowo juga tampak berhati-hati saat ditanya soal koalisi dalam pertemuan dengan SBY. "Hmm... Saya nggak tahu (SBY membuka pertemuan) ini sebagai Presiden atau Ketum Partai Demokrat. Namun ya, ini kan sudah tinggal dua bulan jalan, artinya perlu dibahas juga. Ke depan kemungkinannya seperti apa, saya belum bisa bicara lebih banyak lagi," ucapnya.

Ketua Umum PBB MS Kaban mengaku belum bisa mengonfirmasi untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, Kaban belum mendapatkan informasi mengenai kepastian pertemuan itu.

"Memang ada rencana bertemu, tetapi saya tidak tahu kalau itu jadi apa tidak," ucap dia.

Senada dengan Wibowo, Kaban pun belum tahu materi pembahasan antara partai koalisi dan SBY itu. Namun, dia memastikan bahwa pertemuan tersebut tidak akan terkait dengan arah koalisi Partai Demokrat.

"Apa pun isi pertemuan itu, Partai Demokrat tetap bagian dari Koalisi Merah Putih. Karena di satu sisi beliau sebagai presiden, dan di sisi lain Ketua Umum Partai Demokrat, maka saya belum bisa mengonfirmasi apa yang akan dibahas," kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan, pertemuan pada hari Selasa ini hanya akan dihadiri oleh para sekretaris jenderal partai koalisi. Namun, Tantowi juga tak banyak tahu soal agenda pertemuan tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menyatakan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak akan hadir dalam pertemuan tersebut karena masih berada di luar negeri. Fadel juga mengaku tak tahu ada rencana pertemuan itu.

"Saya nggak tahu kalau ada itu. Nanti saya cek dulu," kata Fadel ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan hadir. Belum diketahui pasti, apa alasan Prabowo tidak hadir dalam pertemuan dengan SBY itu.

"Kami hanya tahu kabarnya nggak hadir. Akan tetapi, tidak tahu nanti bagaimana," kata Wibowo.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com