Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintahan Jokowi-JK Tak Akan Naikkan Harga BBM pada Desember 2014-Januari 2015

Kompas.com - 01/09/2014, 20:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Transisi mengaku telah melakukan simulasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah resmi menjabat presiden dan wakil presiden. Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, kenaikan harga BBM tidak akan terjadi pada Desember 2014 hingga Januari 2015. 

Menurut Andi, selama kurun waktu tersebut inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan.

“Alternatifnya tidak Desember dan Januari. Sebab inflasi dalam kondisi tinggi, itu puncak belanja (masyarakat) dan bersamaan dengan hari libur Natal dan Tahun Baru,” kata Andi, Senin (1/9/2014), di Kantor Transisi, Jakarta.

Menurut Andi, seandainya pemerintah mengambil opsi mengurangi subsidi BBM, hal itu akan dilaksanakan pada bulan November 2014 atau justru setelah Januari 2015. Opsi tersebut memungkinkan karena inflasi yang tak begitu tinggi. Namun, Andi tak menyebut berapa prediksi kenaikan angka inflasi tersebut.

Terkait simulasi yang dilaksanakan, ia menjelaskan, meliputi rencana waktu kenaikan harga serta berapa besaran kenaikan yang akan diterapkan. Andi mengungkapkan, untuk simulasi waktu ada dua opsi, yaitu apabila pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menaikkan harga BBM, akan dilanjutkan pemerintahan Jokowi-JK. Opsi kedua, kata dia, apabila SBY tak menaikkan harga BBM dan Jokowi-JK lah yang akan menaikkan harga BBM tersebut.

“Simulasi (besaran) dari kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 dan Rp 3.000,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com