Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Tak Urusi Nama-nama Menteri

Kompas.com - 01/09/2014, 19:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi, Andi Widjajanto mengatakan, timnya tak memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia menegaskan, siapa yang nantinya akan menduduki kursi menteri menjadi hak prerogratif Jokowi sebagai presiden.

“Sampai Kantor Transisi ini bubar, tidak akan ada nama-nama menteri dari kami. Karena itu (merupakan) ruang politik dan kami betul-betul tidak diberi mandat untuk masuk ke sana,” kata Andi, di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Andi mengatakan, tugas Tim Transisi hanya memberitahu Jokowi-JK berapa jumlah menteri yang akan mengisi kabinet, nama kementerian, serta kriteria menteri yang akan menduduki posisi itu. Salah satu kriteria kompetensi, kata dia, yakni apakah menteri berasal dari jalur karir atau non karir. Selain itu, Tim Transisi juga menyiapkan skenario dan pertimbangan baik buruknya menggunakan opsi yang diberikan.

“Tapi untuk nominasi orang, kami tidak diberi mandat. Misalnya, dari PDI-P berapa, Nasdem berapa, parpol berapa, non parpol berapa,” katanya.

Lebih jauh, lanjut Andi, dalam sejumlah opsi struktur kabinet yang diberikan kepada Jokowi-JK, terdapat sejumlah kementerian yang akan digabung dan dipisah. Contohnya, Kementerian Pendidikan dapat dipecah menjadi dua yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Menurut dia, kedua kementerian itu memiliki tugas yang berbeda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur pembentukan karakter anak. Sementara, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset bertugas membentuk jaringan antara universitas dan teknologi serta universitas dan tenaga kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com