Jokowi Diminta Lakukan Langkah Ini Sebelum Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait berharap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah nantinya menjabat sebagai presiden. Menurut Maruarar, masih banyak cara yang patut dicoba untuk menghindari pengurangan subsidi yang akan menyebabkan harga BBM naik.

Anggota Komisi XI itu menuturkan, cara pertama yang harus dicoba pemerintahan Jokowi untuk menghindari kenaikan harga BBM adalah dengan melakukan audit PT Pertamina dan memastikan semua keuntungan hasil penjualan minyak negara masuk ke dalam kas negara.

Ia menyayangkan jika penjualan minyak negara itu masih dilakukan oleh pihak ketiga dan keuntungannya tidak masuk dalam kas negara. (baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)

"Pasti orang mempertanyakan konsistensi PDI-P soal kenaikan harga BBM, dan kita juga belum pernah melakukan audit pada Pertamina," kata Maruarar, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Selanjutnya, kata Maruarar, pemerintahan Jokowi juga dapat mempertahankan harga BBM dalam posisi stabil dengan cara memperbanyak potensi pendapatan negara. Ia mendorong Jokowi untuk berani menaikkan cukai pada rokok, minuman bersoda, dan beralkohol, serta menekan perjalanan dinas di semua kementerian dan lembaga.

Dalam catatannya, kenaikan cukai Rp 100 untuk satu merek rokok dapat menambah pendapatan negara sebesar Rp 1 triliun. Selain itu, DPR juga perlu berkomitmen untuk mengurangi semua biaya perjalanan dinas kecuali yang menyangkut kedaulatan dan batas wilayah NKRI.

"Saya juga akan usulkan kepada Jokowi kala bisa pesawat kepresidenan dijual saja untuk efisien anggaran. Tidak bisa pemimpin minta rakyat hidup sederhana, tapi pemimpinnya tidak sederhana," ujarnya.

Maruarar yakin bahwa kenaikan harga BBM dapat dihindari atau menjadi opsi paling akhir dari semua upaya yang dilakukan pemerintah. Dengan catatan, ada kemauan dari pemerintah untuk melakukan penghematan, efisiensi anggaran, dan memperbesar potensi pendapatan negara.

"Kalau semua langkah itu sudah dilakukan dan ternyata (anggaran) kita masih defisit juga, barulah kita naikkan BBM. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu semua?" kata Maruarar.