Kabinet Jokowi Harus Berubah

"Memang harus berubah, karena tantangannya berubah. Mau enggak mau harus berubah," kata Arie, saat dihubungi, Minggu (31/8/2014).

Meski demikian, Arie menegaskan bahwa perubahan struktur kabinet Jokowi harus diimbangi dengan kajian mendalam. Perubahan struktur kabinet itu jangan hanya menimbulkan gejolak tapi tak mampu memberikan kontribusi efektif pada pemerintahan Jokowi nanti.

"Jangan tergesa digunjing, karena prinsipnya sudah berubah. Tapi harus ada exit strategy-nya agar tidak terjebak dengan cost politik yang besar," ujarnya.

Untuk diketahui, Arie merupakan perwakilan UGM saat mempresentasikan struktur kabinet untuk Jokowi pada Tim Transisi. Selain UGM, Tim Transisi juga meminta masukan dari Universitas Airlangga, Universitas Andalas, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dalam paparannya, UGM mengusulkan agar Jokowi merampingkan kabinet pemerintahannya nanti. Perampingan perlu dilakukan karena visi, misi, dan kebijakan Jokowi berbeda dengan pemerintahan Presiden SBY.

Perampingan kabinet itu diusulkan menjadi sekitar 28 kementerian dari jumlah 34 kementerian di pemerintahan saat ini. Rancangan kabinet yang dibuat UGM itu dilandasi 42 janji Jokowi-Jusuf Kalla, program Nawa Cita, trisakti, dan lainnya.

Selain itu, UGM juga mengusulkan Jokowi untuk menata ulang Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden serta Sekretariat Wakil Presiden yang saat ini terpisah.

"Dalam konteks itu, maka kabinetnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu menyedot biaya politik dan biaya administrasi, pilih saja yang kira-kira minim risiko," ujar Arie.