Jokowi: Alihkan Subsidi yang Dibakar ke Usaha Produktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan jalan satu satunya untuk menekan defisit anggaran. Anggaran untuk subsidi BBM dianggap terlalu besar.

“Sudah bolak balik saya sampaikan bahwa untuk menekan defisit anggaran di tahun 2015 itu memang jalan satu-satunya di situ. Kamu harus mengerti dong subsidi BBM itu gede banget Rp 400 triliun, bahkan Rp 433 (triliun) yang untuk tahun depan,” ujar Jokowi usai bersilaturahmi dengan ratusan tokoh dan kiai Nahdatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Namun, Jokowi mengaku masih mengkalkulasikan berapa besaran kenaikan harga BBM yang ideal. Ia baru akan bicara mengenai kalkulasi setelah dilantik sebagai presiden pada Oktober mendatang.

“Masih dikalkulasi yang jelas kita harus memulai mengalihkan, mengalihkan loh hati-hati. Mengalihkan subsidi dari yang dibakar dan kenikmatan tersebut dialihkan kepada usaha yang lebih produktif. Kalau saya sampaikan idealnya kan enggak etis, kewenangan saya nanti setelah dilantik, " ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, apabila harga BBM tidak dinaikkan, maka besarnya subsidi akan menghambat percepatan pembangunan karena alokasi anggaran yang tidak tepat serta mengganggu aliran kas negara.

“Ya nanti cash flownya terganggu,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam masa akhir jabatannya. Alasannya, beban rakyat sudah cukup berat.

Ia mengingatkan, pemerintahan Presiden SBY sudah menaikkan harga BBM pada 2013 lalu. Sementara tahun ini, pemerintah juga telah menaikkan tarif dasar listrik, dan sebentar lagi Pertamina dengan persetujuan DPR juga akan menaikkan harga elpiji 12 kilogram.

Baca juga:

 "Ketika Saya Naikkan BBM Tahun 2005, Saya Tidak Pernah Bilang Bu Mega Bebani Saya"

Presiden SBY : Pemerintahan yang Neolib Tidak Suka Ada Subsidi

SBY Batalkan Rencana Kenaikan Gaji Pejabat Selama 10 Tahun Terakhir